Organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Korea Selatan meluncurkan laporan investigasi bersama yang mengungkap dampak lingkungan dan sosial industri nikel Indonesia serta keterkaitannya dengan rantai pasok global.
Investigasi yang dilakukan mengungkap keterlibatan korporasi dan lembaga keuangan Korea Selatan dalam industri nikel Indonesia melalui aktivitas impor, investasi, dan pembiayaan.
Masyarakat Halmahera memberikan kesaksian tentang pencemaran air, ancaman terhadap sumber penghidupan, dan dampak kesehatan, serta mendesak perusahaan dan lembaga keuangan Korea Selatan untuk bertanggung jawab.
Alliance for Resource & Climate Justice Center (ARC Center), bersama organisasi masyarakat sipil Indonesia, Institute for National Democracy Studies (INDIES) dan Fala Lamo, menggelar konferensi pers di Jakarta pada 5 November untuk meluncurkan laporan investigasi bersama berjudul Rumah Kami, Nikel Mereka: Dampak Lingkungan dan Sosial dari Industri Nikel di Indonesia dan Tanggung Jawab Rantai Pasok Korea Selatan.
Laporan ini disusun berdasarkan dua putaran penelitian lapangan yang dilakukan di Pulau Halmahera, Maluku Utara, sepanjang 2026, serta analisis terhadap data statistik perdagangan, keterbukaan informasi perusahaan, dan catatan keuangan.
Laporan mengkaji dampak pengembangan industri nikel terhadap masyarakat lokal, menelusuri keterkaitan antara industri nikel Indonesia dengan perusahaan dan lembaga keuangan Korea Selatan, serta mengulas tanggung jawab di bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup di sepanjang rantai pasok nikel.
Produksi tambang nikel Indonesia meningkat 20 kali lipat, dari sekitar 130.000 ton pada 2015 menjadi 2,6 juta ton pada 2025. Angka ini setara dengan sekitar 67% dari total produksi nikel dunia pada 2025. Pemerintah Indonesia menjalankan strategi hilirisasi dengan membatasi ekspor bijih nikel mentah sekaligus mendorong pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri.
Belakangan, strategi ini diperluas hingga mencakup pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik, sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai “kekuatan utama ekonomi hijau” (green powerhouse) yang berperan dalam mendorong transisi energi.
Namun, pesatnya pertumbuhan industri nikel Indonesia juga diiringi oleh deforestasi dalam skala luas dan ekspansi pembangkit listrik berbasis batu bara. Dalam periode 2001–2025, sekitar 43.881 hektare tutupan hutan hilang di wilayah pengembangan industri nikel
Indonesia.
Sejumlah kawasan utama pengembangan nikel berada di wilayah Wallacea, kawasan yang menjadi habitat bagi beragam spesies endemik dan terancam punah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terhadap ancaman bagi keanekaragaman hayati.
Di sisi lain, proses peleburan dan pemurnian nikel masih sangat bergantung pada pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hingga 2025, kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun khusus untuk memasok kawasan industri nikel (captive coal-fired power plants) telah mencapai sekitar 15,4 gigawatt (GW).
Angka ini setara dengan 38,5% dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia pada 2024. Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi mendasar: ekspansi industri yang dipromosikan sebagai bagian dari transisi energi justru turut mendorong kerusakan ekosistem dan meningkatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Indonesia memproduksi berbagai produk antara nikel, termasuk feronikel (ferronickel) dan nickel pig iron (NPI) yang terutama digunakan dalam produksi baja tahan karat (stainless steel). Selain itu, Indonesia juga memproduksi nikel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nikel sulfat (nickel sulfate) yang digunakan dalam rantai pasok bahan baku baterai.
Sebagian besar produk antara nikel Indonesia diekspor, dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama. Berdasarkan analisis ARC Center terhadap data statistik perdagangan, sebanyak 96,1% ekspor feronikel Indonesia pada 2025 ditujukan ke Tiongkok. Tiongkok juga menjadi tujuan bagi 61,4% ekspor nikel matte Indonesia, 99,9% ekspor nikel sulfat, dan 99,9% ekspor produk dengan kode HS 750120, yang mencakup MHP.
Korea Selatan juga telah menjadi salah satu negara pengimpor utama nikel Indonesia.Impor feronikel Korea Selatan dari Indonesia meningkat sekitar lima kali lipat, dari sekitar 34.000 ton pada 2022 menjadi 172.000 ton pada 2025. Dalam periode yang sama, pangsa Indonesia dalam total impor feronikel Korea Selatan meningkat dari 51,3% menjadi 84,2%.
Discussion about this post